Farhan Apriansyah Masykur

  1. Pengertian Analisis Jabatan Analisis Jabatan/Pekerjaan (Job Analysis) adalah suatu kegiatan pengumpulan data/informasi yang menyangkut tentang sesuatu jabatan/pekerjaan untuk menetapkan uraian jabatan/pekerjaan dan persyaratan  jabatan/pekerjaan. Dessler (1997), mengungkapkan bahwa analisa jabatan merupakan prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang macam apa yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Dalam pengertian ini, dessler menekankan pada dua aspek, yaitu meyangkut isi pekerjaan dan orang yang melaksanakan pekerjaan. Dalam pengertian lain, Mathis dan Jakson (2000) mengartikan analisis pekerjaan sebahai berikut;  A Systematic may to gather and analyze information about the content and the human requirements of jobs, and the context in which jobs are performed.  (analisis jabatan merupakan cara sistematik untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi dan personal yang dipersyaratkan dalam jabatan, dan...

Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Bangsa Wacana perbaikan sistem hukum sesungguhnya bukan lagi hal baru di Indonesia. Sesuai dengan catatan yang disampaikan Yayasan Indonesia Forum pada awal 2007 bahwa untuk mencapai Visi Indonesia 2030 ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu reformasi perpajakan, reformasi birokrasi, reformasi sistem hukum, good governance yang ditunjang semua komponen bangsa, serta yang paling penting adalah adanya pempimpin yang memiliki a vision and strong leadership. Penempatan reformasi sistem hukum sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Visi Indonesia 2030 merupakan pemikiran dan langkah strategis yang tepai, karena tanpa memprioritaskan hukum sebagai salah satu pendukung utama untuk mencapai kemakmuran bangsa, maka usaha-usaha yang ditempuh akan sia-sia sebagaimana pernah terjadi pada era Orde baru. Menurut studi yang diilakukan Burg’s mengenai hukum dan pembangunan ekonomi, terdapat lima unsur yang harus dikembangkan dalam pemban...

PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUSEN Perlindungan atas Hak Merek Kami bergerak di bidang garment. Akhir-akhir ini kami menemukan beberapa produk di pasaran yang menggunakan Merek terdaftar kami tanpa persetujuan dari kami. Bagaimana cara penanggulangannya? Jika kami menemukan produsen atau distributor produk merek illegal tersebut, kepada siapa kami harus melaporkan kasus ini? Apakah kami bisa menuntut ganti rugi sebesar-besarnya? Selama merek terdaftar milik saudara tersebut masih berada dalam jangka waktu perlindungan merek yaitu 10 tahun sejak tanggal pendaftaran, maka apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap merek terdaftar tersebut (diantaranya menggunakan merek terdaftar tersebut pada produk-produk lain diluar produk yang diproduksi saudara sebagai pemilik merek terdaftar), saudara dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut berdasarkan ketentuan UU Merek yang berlaku. Namun perlu diperhatikan dengan cermat terlebih ...

Pembelian Barang KW termasuk dalam lingkup pengaturan UU Merek dan Indikasi Geografis   Pengaturan mengenai barang-barang bermerek diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang tersebut merupakan lex specialis dari segala ketentuan terkait merek maupun pelanggaran-pelanggaran yang dikenakan sanksi terhadapnya. Dalam kaitannya dengan pembelian barang KW, pada dasarnya hal tersebut tidak diatur di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Meski demikian, masyarakat perlu mengetahui bahwa ketiadaan ancaman hukum terhadap pembelian barang KW hanya berlaku bagi “end user” atau konsumen akhir yang tidak melakukan penjualan kembali atas produk yang dibelinya. Sasaran Pidana dalam UU Merek dan Indikasi Geografis mengarah pada Penjual Barang KW Dilihat dari pengaturannya, sasaran pemidanaan yang ditujukan di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis justru lebih mengarah kepada penjual barang KW. Berdasarkan Pasal 100 dan 102 UU Merek dan In...